PPkn · Wawasan Nusantara

Nuryadi dan Tolib

24/08/2021 11:54:17

SMA 10 KTSP

Lihat Katalog Lainnya

Daftar Isi

Pengantar

Penutup

Pembagian Kekuasaan Kedudukan dan Fungsi Kementerian Nilai-Nilai Pancasila

Wilayah Kedudukan Warga Negara dan Penduduk Indonesia Kemerdekaan Beragama dan Berkepercayaan Sistem Pertahanan dan Keamanan

Suprastruktur dan Infrastruktur Lembaga-Lembaga Negara Tata Kelola Pemerintahan Partisipasi Warga Negara

Desentralisasi atau Otonomi Daerah Kedudukan dan Peran Pemerintah Pusat Kedudukan dan Peran Pemerintah Daerah Hubungan Struktural dan Fungsional

Kebhinnekaan Konsep Integrasi Pembentuk Integrasi Nasional Keutuhan NKRI Peran Serta Warga Negara Refleksi, rangkuman

Ancaman terhadap Integrasi Nasional IPOLEKSOSBUDHANKAM Peran Serta Masyarakat Refleksi, rangkuman,dll

Wawasan Nusantara Kedudukan Fungsi dan Tujuan Aspek Trigatra dan Pancagatra Peran Serta Warga Negara Refleksi, rangkuman,dll

Halaman

201

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, bahwasannya kalian telah memasuki

bab terakhir dalam buku ini yaitu Wawasan Nusantara dalam Konteks Negara

Kesatuan Republik Indonesia. Semoga materi-materi yang dipelajari menambah

ilmu dan pengetahuan kalian.

Pernahkah kalian mengunjungi Taman Mini Indonesia Indah? Atau kalian

melihat di televisi dan surat kabar macam-macam rumah adat yang ada di

Indonesia? Seperti yang kalian ketahui bahwa Indonesia merupakan negara yang

memiliki banyak kebudayaan dan adat istiadat. Oleh karena itu, perlu ada cara

pandang dan sikap yang sama mengenai diri dan lingkungannya. Sebelum kalian

mempelajari bab ini adakah pertanyaan yang akan kalian tanyakan? Tuliskan

pertanyaan kalian pada kolom berikut ini.

...................................................................................................

Indonesia merupakan negara yang beraneka ragam dengan mengutamakan

persatuan dan kesatuan. Pada bab ini akan dipaparkan bagaimana pentingnya

Wawasan Nusantara dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB

Wawasan Nusantara dalam

Konteks Negara Kesatuan

Republik Indonesia

Kelas X SMA/MA/SMK/MAK

202

A. Wawasan Nusantara

1. Pengertian Wawasan Nusantara

Sumber: www.kanvasmaya.wordpress.com

Gambar 7.1 Indonesia merupakan negara yang mempunyai banyak perbedaan, baik

adat, budaya, agama, suku maupun yang lainnya.

Berdasarkan gambar tersebut, jawablah pertanyaan berikut dengan tepat.

Mengapa mereka ingin tetap mewujudkan Indonesia kokoh dalam

persatuan, padahal bangsa Indonesia itu berbeda-beda?

..........................................................................................

Coba tuliskan contoh kasus yang pernah terjadi di lingkungan sekolah

atau rumah kalian yang dapat merugikan persatuan dalam konteks

Wawasan Nusantara?

..........................................................................................

Upaya apakah yang harus dilakukan untuk menjaga Wawasan Nusantara?

..........................................................................................

203

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Apakah kalian termasuk orang yang mampu menghindari dari sikap

atau perbuatan yang dapat merugikan persatuan?

Jika iya, alasannya

...............................................................

.......................................................................................

Jika tidak, alasannya

............................................................

.......................................................................................

Bagaimana pendapat kalian melihat orang yang berperilaku dan bersikap

merugikan persatuan dan kesatuan bangsa?

..........................................................................................

Apa

yang kalian ketahui tentang istilah Wawasan Nusantara? Pernahkah

kalian membaca tentang literatur Wawasan Nusantara? Jika belum, carilah

di internet atau sumber lain tentang Wawasan Nusantara! Atau mari kita

pelajari bersama-sama tentang Wawasan Nusantara pada subbab ini.

Berdasarkan teori-teori tentang wawasan, latar belakang, falsafah Pancasila,

latar belakang pemikiran aspek wilayah, aspek sosial budaya, dan aspek

kesejarahan, terbentuklah satu wawasan nasional Indonesia yang disebut

Wawasan Nusantara dengan rumusan pengertian yang sampai saat ini terus

berkembang. Banyak pengertian tentang Wawasan Nusantara, tetapi ada

satu pendapat pengertian Wawasan Nusantara yang diusulkan menjadi

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan dibuat di Lemhanas Tahun

1999 sebagai berikut.

“Cara pandang dan sikap bangsa

Indonesia mengenai diri dan

lingkungannya yang serba beragam

dan bernilai strategis dengan

mengutamakan persatuan dan

kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah

dalam menyelenggarakan kehidupan

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara

untuk mencapai tujuan nasional”.

Info Kewarganegaraan

Wawasan Nusantara pada

dasarnya merupakan cara

pandang terhadap bangsa

sendiri. Kata “wawasan”

berasal dari kata “wawas”

yang berarti melihat atau

memandang

(S. Sumarsono, 2005)..

Kelas X SMA/MA/SMK/MAK

204

Dengan demikian, Wawasan Nusantara mencakup semua aspek

kehidupan yang utuh sehingga tidak dapat dipisah-pisahkan sesuai dengan

kepentingan. Bangsa Indonesia yang majemuk harus mampu membina

dan membangun atau menyelenggarakan kehidupan nasional yang baik.

Untuk itu, pembinaan dan penyelenggaraan tata kehidupan bangsa dan

negara disusun atas dasar hubungan timbal balik antara semua aspek

dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan nasional. Dari pengertian

di atas maka pengertian yang digunakan sebagai acuan pokok ajaran dasar

Wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia, adalah cara pandang

dan sikap bangsa Indonnesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba

beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan

kesatuan wilayah dan tetap menghargai serta menghormati kebhinekaan

dalam setiap aspek kehidupan nasional untuk mencapai tujuan nasional.

Secara etimologis, Wawasan Nusantara berasal dari kata “wawasan”

dan “Nusantara”. Wawasan berasal dari kata “wawas” (bahasa jawa) yang

berarti pandangan, tinjauan dan penglihatan indrawi. Jadi, wawasan adalah

pandangan, tinjauan, penglihatan, tanggap indrawi. Wawasan berarti pula

cara pandang dan cara melihat. Nusantara berasal dari kata “nusa” dan

“antara”. “Nusa” artinya pulau atau kesatuan kepulauan. “Antara” artinya

menunjukkan letak antara dua unsur. Jadi, Nusantara adalah kesatuan

kepulauan yang terletak antara dua benua, yaitu benua Asia dan Australia,

dan dua samudra, yaitu samudra Hindia dan Pasifik. Berdasarkan pengertian

modern, kata “Nusantara” digunakan sebagai pengganti nama Indonesia.

Sedangkan terminologis, wawasan menurut beberapa pendapat sebagai

berikut.

Menurut Prof. Wan Usman, “Wawasan Nusantara adalah cara pandang

bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah airnya sebagai Negara

kepulauan dengan semua aspek kehidupan yang beragam.”

Menurut GBHN 1998, Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan

sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, dengan dalam

penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Menurut kelompok kerja Wawasan Nusantara untuk diusulkan menjadi

Tap. MPR, yang dibuat Lemhannas tahun 1999, yaitu “cara pandang dan

sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba

beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan

205

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan

kehipan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai

tujuan nasional.”

Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut, secara sederhana wawasan

nusantara berarti cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan

lingkungannya. Wawasan Nusantara sebagai Wawasan Nasional Indonesia

pada hakikatnya merupakan perwujudan dari kepulauan Nusantara

sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan. Selain itu juga, Wawasan

Nusantara merupakan pencerminan dari kepentingan yang sama, tujuan

yang sama terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa dan kesatuamn

wilayah Indonesia. Dengan kata lain sebagai wawasan nasionalnya,

Wawasan Nusantara menjadi pola yang mendasari cara berfikir, bersikap

dan bertindak dalam rangka menangani permasalahan yang menyangkut

kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

2. Hakikat Wawasan Nusantara

Hakikat Wawasan Nusantara adalah keutuhan nusantara dalam

pengertian cara pandang yang selalu utuh menyeluruh dalam lingkup

nusantara demi kepentingan nasional. Hal tersebut berarti bahwa setiap

warga masyarakat dan aparatur negara harus berpikir, bersikap, dan

bertindak secara utuh menyeluruh demi kepentingan bangsa dan negara

Indonesia. Demikian juga produk yang dihasilkan oleh lembaga negara

harus dalam lingkup dan demi kepentingan bangsa dan negara Indonesia

tanpa menghilangkan kepentingan lainnya, seperti kepentingan daerah,

golongan, dan perorangan.

Kita memandang bangsa Indonesia dengan Nusantara merupakan satu

kesatuan. Jadi, hakikat Wawasan Nusantara adalah keutuhan dan kesatuan

wilayah nasional. Dengan kata lain, hakikat Wawasan Nusantara adalah

“persatuan bangsa dan kesatuan wilayah. Dalam GBHN disebutkan bahwa

hakikat Wawasan Nusantara diwujudkan dengan menyatakan kepulauan

nusantara sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, dan

pertahanan keamanan.

Kelas X SMA/MA/SMK/MAK

206

3. Asas Wawasan Nusantara

Asas Wawasan Nusantara merupakan ketentuan atau kaidah dasar

yang harus dipatuhi, ditaati, dipelihara, dan diciptakan demi tetap taat dan

setianya komponen pembentuk bangsa Indonesia terhadap kesepakatan

bersama. Jika asas Wawasan Nusantara diabaikan, komponen pembentuk

kesepakatan bersama akan melanggar kesepakatan bersama tersebut

yang berarti tercerai berainya bangsa dan negara Indonesia. Adapun asas

Wawasan Nusantara tersebut adalah sebagai berikut.

Kepentingan yang sama. Ketika menegakkan dan merebut kemerdekaan,

kepentingan bersama bangsa Indonesia adalah menghadapi penjajah

secara fisik dari bangsa lain. Sekarang, bangsa Indonesia harus meng-

hadapi penjajahan yang berbeda. Misalnya, dengan cara “adu domba”

dan “memecah belah” bangsa dengan menggunakan dalih HAM,

demokrasi, dan lingkungan hidup. Padahal, tujuan kepentingannya sama

yaitu tercapainya kesejahteraan dan rasa aman yang lebih baik daripada

sebelumnya.

Keadilan. Kesesuaian pembagian hasil dengan adil, jerih payah, dan

kegiatan baik perorangan, golongan, kelompok maupun daerah.

Kejujuran. Keberanian

berpikir, berkata, dan

bertindak sesuai realita

serta ketentuan yang

benar biarpun realita atau

ketentuan itu pahit dan

kurang enak didengarnya.

Demi kebenaran dan

kemajuan bangsa dan

negara, hal itu harus

dilakukan.

Solidaritas. Diperlukan kerja sama, mau memberi, dan berkorban bagi

orang lain tanpa meninggalkan ciri dan karakter budaya masing-masing.

Kerja sama. Adanya koordinasi, saling pengertian yang didasarkan atas

kesetaraan sehingga kerja kelompok, baik kelompok kecil maupun besar

dapat mencapai sinergi yang lebih baik.

Sumber: www.harianterbit.com

Gambar 7.2 Kejujuran bisa dimulai dari

lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat.

Sikap jujur harus dilatih sejak dini.

207

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Kesetiaan terhadap kesepakatan bersama untuk menjadi bangsa dan

mendirikan negara Indonesia yang dimulai, dicetuskan, dan dirintis oleh

Boedi Oetomo Tahun 1908, Sumpah Pemuda Tahun 1928, dan Proklamasi

Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Kesetiaan terhadap kesepakatan ini

sangat penting dan menjadi tonggak utama terciptanya persatuan

dan kesatuan dalam kebhinnekaan. Jika kesetiaan ini goyah, dapat

dipastikan persatuan dan kesatuan akan hancur berantakan.

Tugas Kelompok 7.1

Diskusikan dengan kelompok kalian berbagai contoh keberhasilan dan

ketidakberhasilan pelaksanaan asas Wawasan Nusantara pada saat ini, baik dalam

masalah politik, hukum, ekonomi maupun sosial budaya.

Tabel 7.1 Contoh Keberhasilan Pelaksanaan Asas Wawasan Nusantara

No.

Contoh

Keberhasilan

Pelaksanaan

Asas Wawasan

Nusantara

Contoh

Ketidakberhasilan

Pelaksanaan

Asas Wawasan

Nusantara

Alasan Ketidakberhasilan

Pelaksanaan Asas

Wawasan Nusantara

Bidang Politik

.....................

Bidang Politik

........................

Bidang Politik

..............................

Bidang Hukum

.....................

Bidang Hukum

........................

Bidang Hukum

..............................

Bidang Ekonomi

.....................

Bidang Ekonomi

........................

Bidang Ekonomi

..............................